HUKUM,
NEGARA DAN PEMERINTAHAN
BAB I
PENDAHULUAN
Segala
puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Pemurah, karena berkat kemurahanNya
makalah ini dapat saya selesaikan. Makalah ini disusun agar kita dapat
memperluas wawasan kita tentang Ilmu Sosial Dasar.
Makalah
ini dibuat dalam rangka pembelajaran mata kuliah Ilmu Sosial Dasar (softskil).
Pemahaman tentang manusia dan hal – hal yang berkaitan dengannya sangat
diperlukan, dengan suatu harapan suatu masalah dapat diselesaikan dan dihindari
kelak, sekaligus menambah wawasan bagi kita semua.
Makalah
ini, tentunya masih jauh dari kesempurnaan, karena penulis juga masih dalam
tahap pembelajaran. Oleh karena itu arahan, koreksi dan saran, sangat penulis
harapkan. Semoga makalah ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada
pembaca.
BAB II
PEMBAHASAN
HUKUM, NEGARA DAN PEMERINTAHAN
A. Pengertian Hukum
Secara Umum :
Hukum adalah keseluruhan norma yang oleh penguasa
masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai
peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat tertentu,
dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa
tersebut.
Menurut Para Ahli :
1. Menurut Aristoteles
Sesuatu yang berbeda dari sekedar mengatur dan
mengekspresikan bentuk dari konstitusi dan hukum berfungsi untuk mengatur
tingkah laku para hakim dan putusannya di pengadilan untuk menjatuhkan hukuman
terhadap pelanggar.
2. Menurut Leon Duguit
Semua aturan tingkah laku para angota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh anggota masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika yang dlanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.
B. Sifat & Ciri-Ciri Hukum
Sifat-Sifat Hukum
Setelah melihat definisi-definisi hukum tersebut, dapat diambil kesimpulan, bahwa hukum itu meliputi beberapa sifat, yaitu :
- Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
- Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
- Peraturan itu bersifat memaksa.
- Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.
Ciri-Ciri Hukum
Semua aturan tingkah laku para angota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh anggota masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika yang dlanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.
B. Sifat & Ciri-Ciri Hukum
Sifat-Sifat Hukum
Setelah melihat definisi-definisi hukum tersebut, dapat diambil kesimpulan, bahwa hukum itu meliputi beberapa sifat, yaitu :
- Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
- Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
- Peraturan itu bersifat memaksa.
- Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.
Ciri-Ciri Hukum
Menurut C.S.T. Kansil, S.H. terdapat perintah dan
atau larangan. Perintah dan atau larangan itu harus dipatuhi setiap orang.
Setiap orang berkewajiban untuk bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat,
sehingga tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan
sebaik-baiknya. Oleh karena itu, hukum meliputi berbagai peraturan yang
menentukan dan mengatur perhubungan orang yang satu dengan yang lainnya, yakni
peraturan-peraturan hidup bermasyarakat yang dinamakan dengan ‘Kaedah Hukum’.
Barangsiapa yang dengan sengaja melanggar suatu ‘Kaedah Hukum’ akan dikenakan
sanksi (sebagai akibat pelanggaran ‘Kaedah Hukum’ yang berupa ‘hukuman).
C. Sumber-Sumber Hukum
Sumber-sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat
menimbulkan terbentuknya peraturan-peraturan. Peraturan tersebut biasanya
bersifat memaksa. Sumber-sumber hukum ada 2 jenis yaitu :
- Sumber-sumber hukum materiil, yakni sumber-sumber
hukum yang ditinjau dari berbagai perspektif.
- Sumber-sumber hukum formiil, yakni UU, kebiasaan,
jurisprudentie, traktat dan doktrin.
D. Pembagian Hukum
Hukum menurut bentuknya dibedakan antara hukum
tertulis dan hukum tak tertulis.
Hukum Tertulis, yaitu hukum yang dicantumkan dalam
berbagai peraturan perundangan.
Hukum Tak Tertulis, yaitu hukum yang masih hidup
dalam keyakinan dalam masyarakat tetapi tidak tertulis (disebut hukum
kebiasaan).
Apabila dilihat menurut isinya, hukum dapat dibagi
dalam Hukum Privat dan Hukum
Publik.
Hukum Privat (Hukum Sipil), yaitu hukum yang
mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain,
dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan, misal Hukum
Perdata.
Hukum Publik (Hukum Negara), yaitu hukum yang
mengatur hubungan antara Negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan
antara Negara dengan perseorangan (warga negara).
E. Pengertian Negara
Negara berasal dari kata state (Inggris), staat
(Belanda), dan etat (Prancis) yang
sama-sama asalnya dari bahasa latin status atau
statum yang berarti keadaan atau sesuatu
yang bersifat yang tegak dan tetap.Berikut pendapat
para tokoh mengenai definisi negara.
Menurut John Locke (1632-1704) dan Rousseau
(1712-1778), negara adalah suatubadan atau organisasi hasil dari pada
perjanjian masyarakat.
Menurut Max Weber, negara adalah suatu masyarakat
yang mempunyai monopolidalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu
wilayah Menurut Mac Iver, suatu negara harus mempunyai tiga unsur pokok, yaitu
wilayah, rakyat dan pemerintahan.
Menurut Roger F. Soleau, negara merupakan alat atau
wewenang yang mengaturatau mengendalikan persoalan-persoalan bersama yang
diatasnamakan masyarakat.
F. Dua Tugas Utama Negara
Tugas esensial Negara adalah mempertahankan Negara
sebagai organisasi politikyang berdaulat. Tugas ini menjadi tugas Negara
(memelihara perdamaian, ketertiban,dan ketentraman dalam Negara serta
melindungi hak milik dari setiap orang) dan tugas eksternal (mempertahankan
kemerdekaan Negara). Tugas esensial sering tugas asli dari Negara sebab dimiliki
oleh setiap pemerintah Negara di seluruh dunia.
Tugas fakultatif Negara diselenggarakan oleh Negara
untuk dapat memperbesar kesejahteraan umum baik moral, intelektual, sosial,
maupun ekonomi. Misalnya, memelihara kesejahteraan fakir miskin, kesehatan, dan
pendidikan rakyat.
G. Sifat-Sifat Negara
Sifat organisasi negara berbeda dengan organisasi
lainnya. Sifat negara antara lain :
Sifat memaksa : Tiap-tiap negara dapat memaksakan
kehendaknya, baik melalui jalur hukum maupun melalui jalur kekuasaan.
Sifat monopoli : Setiap negara menguasai hal-hal
tertentu demi tujuan negara tersebut tanpa ada saingan.
Sifat totalitas : Segala hal tanpa terkecuali
menjadi kewenangan negara. Contoh : semua orang harus membayar pajak, semua
orang sama di hadapan hukum dan lainnya.
Negara merupakan wadah yang memungkinkan seseorang
dapat mengembangkan bakat
dan potensinya. Negara dapat memungkinkan rakyatnya
maju berkembang melalui
pembinaan.
H. Unsur-Unsur Negara
Unsur-unsur pokok untuk dapat membentuk suatu negara adalah :
H. Unsur-Unsur Negara
Unsur-unsur pokok untuk dapat membentuk suatu negara adalah :
Penduduk adalah warga negara yang mempunyai tempat
tinggal serta mempunyaikesepakatan diri untuk bersatu. Yang dimaksud dengan
warga negara adalah pendudukasli Indonesia (pribumi) dan penduduk negara lain
yang sedang berada di Indonesia untuk bisnis, wisata dan sebagainya.
Wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau
menjadi teritorial dari sebuahkedaulatan. Dapat dikatakan menjadi unsur utama
pembentuk negara apabila wilayah tersebut mempunyai batas atau teritorial yang
jelas atas darat, laut dan udara
Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan
untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah
tertentu.
I. Tujuan Dibentuknya Negara
Menurut Plato. Negara bertujuan untuk memajukan
kesusilaan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial.
Menurut Machiaveli dan Shang Yang. Negara bertujan
untuk memperluas kekuasaan semata-mata, tujuan Negara didirikan adalah untuk
menjadikan Negara itu besar dan jaya. Untuk mencapai kejayaan Negara, maka
rakyat harus berkorban, kepentingan orang perorangan harus diletakkan di bawah
kepentingan bengsa dan Negara, Negara Diktator. Kalau ingin Negara kuat dan
jaya, maka rakyat harus lunakkan dan sebaliknya jika orang menghendaki rakyat
menjadi kuat dan kaya, maka Negara itu menjadi lemah.
Menurut Ajaran Teokrasi ( Kedaulatan Tuhan ) Thomas
Aquino, AgustinusTujuan negara adalah untuk mencapai penghidupan dan kehidupan
aman dan tentram, dibawah pimpinan Tuhan. Pimpinan negara menjalankan
kekuasaannya berdasarkan Kehendak Tuhan.
Menurut Emmanuel Kank. Negara bertujuan mengatur
keamanan dan ketertiban dalam Negara yang paling utama.
Menurut Krabbe. Negara bertujuan menyelenggarakan
ketertiban hukum. Segala kekuasaan dan alat-alat Negara dalam menjalankan
tugasnya harus berdasarkan hukum, semua orang tanpa kecuakli harus tunduk dan
taat pada hukum, hanya hukumlah yang berkuasa dalam Negara (Rule of Law).
Menurut Welfare State = Social Service State. Tujuan
Negara adalah mewujudkan kesejahteraan umum. Negara sebagai alat untuk
tercapinya tujuan bersama yaitu kemakmuran, kebahagian dan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat. Disamping itu bermacam-macam tujuan Negara yaitu : Untuk
memperluas kekuasaan. dan Untuk tercapainya kejayaan (seperti Kerajaan
Sriwidjaya dan Kerajaan Majapahit).
Dalam Pembukaan UUD 1945. "Untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksnakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan
sosial"
J. Pengertian Pemerintah
Secara harfiah atau kebahasan pemerintah berasal
dari kata dasar perintah yang mempunyai arti kata verbal atau bentuk dari kata
kerja. Kata perintah sendiri secara leksikal ini berarti perkataan yang
bermaksud menyuruh. Atau kata perintah juga berarti aba-aba atau komando. Atau
kata perintah juga mempunyai pengertian aturan dari pihak atas yang harus
dilakukan.
Definisi pemerintah secara KBBI adalah sebuah sistem
yang mejalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi,
dan politik suatu negara atau bagian-bagian, sekelompok orang yang secara
bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasan,
penguasa suatu negara atau bagian negara, dan badan tertinggi dari yang
memerintah suatu negara seperti kabinet dalam sistem perintahan indonesia, yaitu
DPR MPR dan Persiden.
Definisi pemerintah secara luas dapat diartikan
sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan dan kebijakan dalam
mengambil keputusan dan melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan
serta pembangunan masyarakat dan wilayahnya yang membentuk sebuah lembaga
dimana mereka ditempatkan.
Pemerintah merupakan sebuah wadah orang-orang yang
mempunyai kekuasan di dalam sebuah lembaga yang disebut negara dan mengurus
masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat.
K. Perbedaan Pemerintah & Pemerintahan
Pemerintah dan pemerintahan mempunyai pengertian
yang berbeda. Pemerintah merujuk kepada organ atau alat perlengkapan, sedangkan
pemerintahan menunjukkan bidang tugas atau fungsi. Dalam arti sempit pemerintah
hanyalah lembaga eksekutif saja. Sedangkan dalam arti luas, pemerintah mencakup
aparatur negara yang meliputi semua organ-organ, badan-badan atau
lembaga-lembaga, alat perlengkapan negara yang melaksanakan berbagai kegiatan
untuk mencapai tujuan negara. Dengan demikian pemerintah dalam arti luas adalah
semua lembaga negara yang terdiri dari lembaga-lembaga legislatif, eksekutif
dan yudikatif.
Dalam arti sempit pemerintahan adalah segala
kegiatan, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga eksekutif
untuk mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala
kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dam kemerdekaan,
berlandaskan pada dasar negara, rakyat atau penduduk dan wilayah negara itu
demi tercapainya tujuan negara. Di samping itu dari segi struktural fungsional
pemerintahan dapat didefinisikan pula sebagai suatu sistem struktur dan
organisasi dari berbagai macam fungsi yang dilaksanakan atas dasar-dasar
tertentu untuk mewujudkan tujuan negara. (Haryanto dkk, 1997 : 2-3).
Secara deduktif dapat disimpulkan bahwa pemerintah
dan pemerintahan dibentuk berkaitan dengan pelaksanaan berbagai fungsi yang
bersifat operasional dalam rangka pencapaian tujuan negara yang lebih abstrak,
dan biasanya ditetapkan secara konstitusional. Berbagai fungsi tersebut dilihat
dan dilaksanakan secara berbeda oleh sistem sosial yang berbeda, terutama
secara ideologis. Hal tersebut mewujud dalam sistem pemerintahan yang berbeda,
dan lebih konkrit terwakili oleh dua kutub ekstrim masing- masing rezim totaliter
(sosialis) dan rezim demokratis. Substansi perbedaan keduanya terletak pada
perspektif pembagian kekuasaan negara (pemerintah). Pemencaran kekuasaan
(dispersed of power), menurut Leslie Lipson, merupakan salah satu dari lima isu
besar dalam proses politik (Josef Riwu Kaho, 2001 : 1). Pemerintahan daerah
merupakan konsekuensi pelaksanaan pemencaran kekuasaan itu.
Penutup
Dengan ini saya mengucapkan terimaksih kepada semua
pihak atas selesainya tugas saya mudah mudahan apa yang saya jelaskan tentang
penduduk, masyarakat, kebudayaan semoga
dapat berguna untuk orang banyak dan dapat membantu untuk generasi selanjutnya
Daftar Pustaka
Tidak ada komentar:
Posting Komentar